PILGUB JAWA TIMUR

PILGUB Jatim 2008 diperhitungkan sangat berkualitas. Ini bertolak dari para Cagub yang bersaing, punya kekuatan seimbang. Maka Kemenangannya sangat bergengsi. Demikian penilaian Drs. H. Gatot Sudjito, M.Si., Wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim periode 2005-2010, yang dituangkan dalam tulisan berikut. Ia juga dikenal sebagai salah satu blogger Indonesia dengan blog-nya gatotsudjito.wordpress.com

Calon gubernur (Cagub) Soekarwo akhirnya punya kendaraan politik sebagai tiket untuk ikut berlaga di Pilgub Jatim 2008. Secara resmi Soekarwo diusung Partai Demokrat (PD), dipasangkan dengan Cawagub Saifullah Yusuf yang diusung PAN. Pasangan ini sudah deklarasi 17 Februari 2008. Sebelum itu, Soekarwo sempat terombang-ambing menunggu keputusan DPP PDIP soal kepastian pencalonannya.

Seperti yang sudah diketahui publik, Soekarwo cukup lama berjuang dan bergerilya mencari dukungan dari PDIP. Hasilnya, dia menang konvensi di PDIP Jatim mengalahkan ketua DPP PDIP Sutjipto. Sebagai birokrat yang menjabat Sekdaprov Jatim, Soekarwo memang tidak punya Parpol. Harus mencari kendaraan Parpol untuk mengusungnya sebagai Cagub sesuai persyaratan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005.

Konvensi Cagub di internal DPIP Jatim telah menghasilkan pilihan dua nama populer yakni Soekarwo dan Sutjipto. Sesuai dengan mekanisme internal Parpol, dua nama itu yang diusulkan kepada DPP PDIP untuk dikerucutkan jadi satu nama. Akhirnya, setelah molor empat bulan lebih, DPP PDIP menetapkan Cagub Sutjipto.

Sebagai politisi, tentu saya paham tentang pertimbangan politik DPP PDIP menolak pencalonan Soekarwo. Keputusan tersebut sudah tepat bila ditinjau dari kaca mata pengambilan keputusan politik. Sebab, dalam terminologi pengambilan keputusan politik selalu mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, kekuatan politik PDIP di Jatim menurut hasil Pemilu 2004. Hasil pemilu, PDIP menduduki rangking ke 2 dan memperoleh 24 kursi di DPRD Jatim. Rangking ke 1 diraih PKB yang kini pecah menjadi dua faksi. Perpecahan PKB menyebabkan lahirnya PKNU yang kini sedang persiapan ikut verifikasi. Akibatnya, perlu redefinisi mengenai substansi kekuatan PKB sebagai pemenang pemilu di Jatim.

Dalam konteks setelah pecahnya PKB, ada pola pikir bahwa sesungguhnya PDIP telah tampil sebagai kekuatan politik terdepan di Jatim. Dan di internal PDIP sudah punya tradisi politik PDIP dalam menghadapi pilkada. Tradisi itu adalah bila memiliki modal politik yang cukup kuat, maka PDIP merasa mantap untuk mengusung kadernya sendiri.

Andaikata ternyata jagonya menang, tentu kemenangan itu sudah diprediksi sebelumnya. Termasuk sudah diprediksi pula tentang perolehan keuntungan politiknya sebagai penguasa daerah. Keuntungan politik tersebut akan menjadi modal utama bagi PDIP dalam menghadapi pemilu berikutnya. Dan, andaikata jagonya kalah, maka soliditas konstituen PDIP tetap terjaga, dan mudah dipelihara keutuhannya.

Sebaliknya, bila kekuatan PDIP dinilai tidak cukup kuat untuk mengusung calon kepala daerah dari kadernya sendiri untuk target kemenangan, maka PDIP tidak segan-segan mengusung dan mendukung calon dari luar PDIP. Calon dari luar ini bisa berasal dari Parpol lain atau calon non Parpol (birokrat, tokoh masyarakat). Pilihan dukungan terhadap calon ini dengan kriteria memiliki peluang besar untuk menang. Strategi sejenis ini sudah terbukti jitu diterapkan di arena pilkada beberapa daerah.

Pandangan politik seperti itulah yang bisa saya pahami mengapa PDIP mengusung Sutjipto dalam Pilgub Jatim 2008. Mesin politik PDIP lebih mudah digerakkan dengan andalan simbol kader PDIP sekelas Sutjipto. Efektifitas kinerja mesin politik harus diakui sangat besar peranannya bila ingin menang pilkada. Dengan demikian, keputusan DPP PDIP menetapkan Sutjipto dapat dipahami lewat logika politik seperti itu.

Lantas, apakah DPP PDIP meragukan peluang kemenangan Soekarwo sehingga Sekdaprov Jatim ini tidak diusung sebagai Cagub? Terus terang, hanya kalangan elit PDIP saja yang tahu persoalan secara mendetil. Sebagai orang luar, tentu tidak etis bila saya berspekulasi soal itu.

Kedua, faktor historis yang dialami PDIP dalam pilkada sebelumnya. Sudah jamak diketahui bahwa beberapa Parpol, termasuk PDIP, pernah trauma dalam pilkada sebelumnya. Pengalaman politik masa lalu, benar-benar menjadi pertimbangan bagi Parpol dalam pilkada berikutnya.

Pengalaman pahit adalah mengusung calon kepala daerah dari kader luar partainya. Setelah calonnya menang, tidak jarang komitmen politik mulai luntur. Kepala daerah terpilih, mulai menjaga jarak dengan mantan Parpol pendukungnya. Bahkan tidak jarang pula kepala daerah terpilih itu pindah ke Parpol lain. Dan melupakan janji politik untuk membesarkan Parpol pendukungnya.

Trauma politik seperti itu juga tercermin pada saat Pemilu 2004. Kepala daerah dari luar kader Parpol merasa tidak punya gawe politik saat pemilu legislatif dan pilpres. Dalam hal ini yang dirugikan adalah kepentingan politik Parpol yang pernah mengusung kepala daerah tersebut. Dulunya, Parpol mendukung calon kepala daerah dari luar kadernya itu karena tertarik dengan janji-janji politiknya. Misalnya, saat pemilu legisltif digelar, kepala daerah tersebut berjanji memperkuat power politik mantan Parpol pendukungnya. Tujuannya hanya satu, yakni mendongkrak perolehan suara, menambah jumlah kursi di DPRD dan DPR RI dari daerah yang bersangkutan. Hal yang sama juga terjadi pada pilpres. Kepala daerah dari luar luar Parpol yang pernah didukung, ternyata tidak bisa diharapkan partisipasinya.

Menurut hemat saya, PDIP sudah kenyang dengan pengalaman politik semacam itu. Tentunya mereka sangat berhati-hati dalam mengusung Cagub dari luar kader Parpolnya. Tanpa kecuali ketika PDIP harus mengusung Cagub dari luar kader Parpolnya. Wajar saja bila PDIP Jatim bersikap tidak ingin jatuh dua kali di lubang yang sama. Sutjipto dengan perhitungan yang mantap ikut berlaga di Pilgub Jatim 2008 dengan segala konsekuensinya. Mantan ketua DPD PDIP Jatim itu membawa nama besar Parpolnya dalam Pilgub.

Kini, untuk sementara deretan daftar Cagub Jatim bertambah menjadi empat calon. Mereka adalah Soenarjo (Partai Golkar), Ahmady (Partai Kebangkitan Bangsa), Sutjipto (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Soekarwo (Partai Demokrat). Dari keempat Cagub tersebut, baru Soekarwo yang secara resmi punya pendamping Cawagub yakni Saifullah Yusuf yang diusung PAN. Publik sedang menunggu sikap politik PPP. Parpol berlambang ka’bah ada kecenderungan tidak mendukungya Soekarwo.

Melihat kualitas Cagub yang sudah ada, tidak berlebihan bila saya katakan bahwa Pilgub Jatim 2008 sangat berkualitas. Sebab, empat Cagubnya punya kualitas yang seimbang dan masing-masing Cagub juga populer di mata publik. Artinya, siapa pun yang nantinya jadi pemenang Pilgub, maka kemenangannya sangat bergengsi karena mampu mengalahkan para pesaing yang rata-rata kuat.

Dalam konteks ini, andaikata Soenarjo menang Pilgub, sangat logis bila Partai Golkar merasa bangga atas kemenangannya. Sebuah kemenangan dalam pesta demokrasi yang berkualitas. Sebagai kader Partai Golkar, saya berada pada posisi terdepan menyambut kemenangan Pilgub yang berkualitas itu. (*)